AKTUAL   |   SALAM   |   EMAS SDK   |   SEJARAH DESA   |   SEJARAH SUKU   |   OPINI   |   RENUNGAN   |   CERITRA LEPAS   |   IMPRESSUM   |   LINKS

 

OPINI-OPINI:

PRA-PERADILAN

TRAGEDI BLOU 

ADVENT

UU PORNOGRAFI...

BALAI BAHASA...

MAURICE BLONDEL

PEND. HUMANISTIK

BISNIS UBI KAYU

KEKERASAN MEDIA

LAHAN KERING...

LAUT

PEMBANGUNAN NTT

GIZI BURUK

SERBA-SERBI...

ALDIRA....

KEMBALI...

EMAS....

YANGTERSIRAT

 

GIZI BURUK DAN TANGGUNG JAWAB GEREJA

Oleh: Pdt. Dr. Mery Kolimon (POS KUPANG 12 APRIL 2008)

Pendeta GMIT, staf pengajar Fakultas Teologia UKAW Kupang


BEBERAPA hari terakhir ini Pos Kupang menurunkan kabar tentang gizi buruk anak-anak di Kabupaten Rote Ndao sebagai pokok beritanya. Hati kita pahit membaca berita bahwa puluhan, bahkan ratusan anak-anak kita menjadi sakit karena kekurangan hal yang paling mendasar yang mereka butuhkan bagi pertumbuhan sebagai manusia. Kita bersedih dan sebenarnya juga malu karena sakit yang diakibatkan oleh kekurangan gizi menunjukkan kemiskinan kita yang parah. Sebagai bangsa kita gagal, bahkan untuk menyediakan hak yang paling mendasar dari warga kita yang paling lemah. Khusus di Kabupaten Rote-Ndao saja pada tahun 2007 terdapat 138 gizi buruk dan 940 kurang gizi (Pos Kupang 14 Maret 2008). 

 

Banyak pihak telah dimintai komentarnya oleh Pos Kupang : orang tua anak-anak yang kurang gizi/mengalami gizi buruk, pejabat pemerintah, pihak pengelola pendidikan kesehatan, Badan Litbang NTT, bahkan pemimpin-pemimpin gereja. Pos Kupang benar, ini persoalan serius yang harus ditanggapi secara serius pula oleh seluruh komponen daerah dan bangsa. Berbagai pendapat telah pula disampaikan untuk menjelaskan penyebab terjadinya realita ini dan untuk mengusulkan jalan keluar yang perlu ditempuh. Dari salah seorang kepala bagian Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kita mendengar tudingan kemalasan rakyat sebagai akar penyebab realitas gizi buruk ini. Sebuah tudingan yang menurut hemat saya terlalu menyederhanakan akar masalah dan cenderung 'cuci tangan' sebagai pelayan masyarakat. Para aktivis pendidikan kesehatan seperti Direktris Poltekes Depkes Kupang melihat salah satu akar realita ini pada pergeseran pola hidup masyarakat yang lebih mengutamakan materi daripada pola hidup yang sehat. Badan Litbang NTT menunjuk pada hasil penelitian mereka bahwa intervensi pemerintah melalui pemberian makanan tambahan belum mempunyai pengaruh pada perkembangan berat badan dan kesehatan balita. Yang artinya penanganan kuratif saja tidak memadai. Mereka juga merekomendasikan perlu adanya kerja sama lintas sektor dan pemangkasan birokrasi pelayanan rakyat yang berbelit dalam menanggulangi soal gizi buruk ini. Hal lain yang penting dari rekomendasi Badan Litbang adalah memahami persoalan gizi buruk ini dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial budayanya. 

Tulisan ini juga lahir dari kegelisahan terhadap kenyataan yang memiriskan hati ini. Secara khusus saya ingin menyoroti komentar pemimpin dua gereja (Keuskupan Agung Kupang dan Ketua Majelis Sinode GMIT) yang dimuat Pos Kupang pada edisi Jumat, 14 Maret 2008 yang lalu. Pertanyaan yang hendak diajukan di sini adalah seberapa memadaikah langkah-langkah yang telah dan akan dibuat gereja dalam menghadapi persoalan kurang gizi dan gizi buruk anak-anak kita pada masa kini dan di masa depan? Bertolak dari pertanyaan ini, beberapa hal ingin disodorkan untuk menjadi pertimbangan dan perhatian bersama sebagai gereja dan masyarakat dalam penanganan masalah gizi buruk di NTT ini. Tulisan ini berangkat dari pemahaman bahwa tugas pemberdayaan masyarakat miskin adalah tugas yang dapat dan mesti dimainkan oleh gereja.

Tanggapan gereja

Pemimpin dua institusi agama diminta komentarnya terhadap realita gizi buruk di kalangan anak-anak ini. Keduanya adalah Uskup Agung Kupang yang diwakili oleh Sekretaris Keuskupan Agung Kupang, Rm. Geradus Duka, Pr dan Ketua MS GMIT, Pdt. Dr. Eben Nuban Timo. Dimintanya komentar mereka, menurut hemat saya, menunjukkan dua hal. Di satu pihak publik ingin mengetahui apa tanggapan gereja terhadap realita ini, apa yang hendak gereja katakan terhadap umat, termasuk di dalamnya para pemegang kekuasaan publik atas realitas kemiskinan ini. Di lain pihak ini merupakan gugatan terhadap gereja : apa yang telah dan akan gereja buat untuk umatnya menghadapi kemiskinan yang parah; apa yang telah dan akan dilakukan gereja yang mengklaim dirinya sebagai pembawa kabar baik (berita Injil) menghadapi kemiskinan yang semakin kronis di kalangan umat yang dilayaninya?

Menarik memang memperhatikan komentar pemimpin kedua gereja besar di Nusa Tenggara Timur ini. Tiga hal dikatakan oleh pihak Keuskupan Agung Kupang. Pertama, bahwa sebenarnya sudah banyak yang dilakukan gereja sehubungan dengan peran sosial gereja, namun tidak dipublikasikan. Secara diam-diam peran itu dilakukan baik secara kelembagaan maupun secara perorangan oleh pastor dan tokoh-tokoh agama lainnya. Kedua, gereja tidak punya sistem upaya pemberdayaan seperti yang dimiliki pemerintah. Karena itu yang bisa dilakukan adalah kerja sama dengan pemerintah dan NGO serta berbagai pihak lain yang punya kepedulian sosial. Ketiga, secara khusus mengenai kasus kurang gizi dan gizi buruk, Uskup Agung Kupang telah memberi instruksi kepada Pastor Paroki Rote-Ndao untuk mengambil tindakan. 

Pimpinan Majelis Sinode GMIT menekankan langkah kuratif dan preventif. Yang termasuk dalam langkah kuratif di antaranya pendataan jumlah penderita gizi buruk di tiap jemaat, pemberian dana diakonia karitatif kepada penderita, bekerja-sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Koperasi, Dinas pertanian dan PLS untuk menyalurkan bantuan. Sedangkan langkah preventif meliputi penanganan pola makan serta pembentukan koperasi-koperasi di tingkat jemaat atau klasis untuk mempercepat pelayanan kepada warga. Pimpinan Sinode GMIT juga menekankan pentingnya mencintai produk lokal berhadapan dengan fenomena pasar bebas sekarang ini. 

Memahami gizi buruk

Banyak hal telah diungkapkan oleh berbagai pihak untuk memahami realitas gizi buruk ini. Dalam tulisan ini saya ingin mengangkat beberapa hal. Masyarakat yang sedang dilayani oleh gereja adalah jemaat yang sedang berubah dengan cepat. Pengaruh modernisasi telah membawa pengaruh yang positif, namun serempak dengan itu telah pula menyumbangkan dampak negatif terhadap kehidupan rakyat miskin di daerah kita ini. Khususnya perkembangan teknologi komunikasi yang hebat telah mengakibatkan dapat diaksesnya siaran-siaran televisi dari berbagai stasiun sampai ke pelosok-pelosok negeri. Kebanyakan dari siaran-siaran tersebut di-back-up oleh kekuatan komersial besar yang memiliki tujuan untuk memperoleh pasar sebesar-besarnya. Iklan-iklan dari berbagai produk secara perlahan, namun pasti mempengaruhi gaya hidup dan juga pola makanan warga kita. Kekurangan gizi dan gizi buruk ini menjadi satu contoh korban yang ditimbulkan oleh dominasi nilai-nilai global terhadap kearifan lokal kita. Prioritas keluarga tidak lagi pada kesehatan dan pendidikan anak-anak tetapi justeru pada simbol-simbol modernitas (motor, televisi, kulkas), dan lain-lain. Selain itu belum tentu semua produk makanan (instan) yang ditawarkan itu sehat.

Pada saat yang bersamaan pengaruh gaya hidup individualime yang sebenarnya setali tiga uang dengan kapitalisme global itu sedang merasuki pula kehidupan bermasyarakat kita. Pola kekerabatan yang selama ini menjadi semacam 'jaring pengaman' bagi anak-anak dalam masyarakat cenderung tidak lagi berfungsi secara maksimal. Dalam masyarakat tradisional, keluarga besar (extended family) berfungsi sebagai 'shelter' bagi anggota keluarga terutama anak-anak yang berada dalam kondisi ekonomi dan sosial yang bermasalah. Namun oleh individualisme yang meningkat di kalangan masyarakat kita akibat nilai-nilai kapitalisme global tersebut, jaring pengaman ini cenderung melemah fungsinya. "Masing-masing urus diri." Pada saat yang sama kita berhadapan dengan hantaman kemahalan barang kebutuhan hidup yang semakin memperlemah daya tahan ekonomi keluarga-keluarga miskin. Anak-anak adalah obyek yang paling rentan dalam dinamika yang seperti ini. 

Realitas kekurangan gizi dan gizi buruk ini juga menunjukkan kepada kita ketidakadilan ekonomi yang luar biasa antara kelompok-kelompok masyarakat di negeri kita ini. Sementara sebagian kecil orang bergelimang harta dan makanan, pada saat yang sama sebagian masyarakat kita hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Di saat sebagian orang sedang bergumul dengan kegemukan (obesitas), yang lainnya justeru menderita karena kekurangan makanan.

Telah dikatakan oleh banyak pihak bahwa pemberian makanan tambahan saja tidak menuntaskan persoalan. Kita berhadapan dengan soal pola makan keluarga, dan karena itu pengetahuan dan keterampilan menyediakan makanan bergizi dalam keluarga, juga soal pemahaman tentang hak-hak anak, jumlah anak dalam keluarga, serta pemahaman budaya mengenai penyakit dan penyembuhan dalam kelompok-kelompok masyarakat kita. Sebagian masyarakat di TTS misalnya akan mengidentifikasikan penyakit kurang gizi atau gizi buruk sebagai 'kolon sus' (secara harafiah berarti 'diisap burung'), dan karena itu terapinya dengan diberi minum rebusan hau kolo (kayu burung). Diagnosa dan terapi tradisional seperti ini di satu pihak memberi sugesti positif bagi penderita dan keluarganya di tataran simbolik, tetapi tidak menyembuhkan dalam pengertian secara medis (it heals but does not cure). 

Dalam kaitan dengan itu kita terus menyayangkan bahwa pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah masyarakat tidak menyelesaikan masalah bahkan cenderung menciptakan masalah baru. Banyak dana yang hilang di kantong pejabat, tidak ada koordinasi yang baik antardinas dan instansi terkait, serta lemahnya evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan terdahulu. Sistem birokrasi negara kita terkenal korup dan arogan terhadap rakyat kecil. Akibatnya, pelayanan yang tulus terhadap masyarakat menjadi sesuatu yang langka di negeri ini. Lebih daripada itu upaya-upaya penanggulangan masalah masih terus menerus menjadikan rakyat sebagai obyek yang dianggap tidak tahu apa-apa tentang masalah dan jalan keluar yang mesti ditempuh. Dalam hubungan dengan ini penting sekali gereja bahwa punya konsep pemberdayaan yang jelas. 

Peran pemberdayaan gereja

Sehubungan dengan pemahaman di atas, beberapa hal ingin saya usulkan untuk menjadi perhatian semua pihak yang peduli dengan masalah kekurangan gizi dan gizi buruk ini. Tawaran pikiran ini terutama ditujukan kepada gereja untuk dipertimbangkan dalam pelayanannya.

Pertama, gereja punya potensi untuk tugas pemberdayaan masyarakat. Potensi tersebut terdapat dalam struktur, pengajaran dan kedekatan emosional gereja dengan warga. Karya pemberdayaan gereja mestilah berangkat dari upaya bersama kaum miskin menemukan kekuatan internal yang mereka miliki dalam menyelesaikan persoalan mereka. Pendekatan pemberdayaan, karena itu, mestinya juga mulai dari apa yang dimiliki dari rakyat. Pemerintah dan pihak luar lainnya, termasuk gereja, yang bertujuan mulia hendak berpartisipasi dalam pemberdayaan rakyat, hendaknya tidak mengintrodusir sesuatu dari luar yang justeru melumpuhkan apa yang selama ini menjadi pegangan rakyat. Program rumput laut di Rote dan Sabu, misalnya, jangan sampai mengalihkan atau melumpuhkan aktivitas produksi nira dan gula yang terbukti selama ini menjadi andalan rakyat menghadapi masa paceklik. Mari kita bangun dari apa yang ada pada pada rakyat. Kaum miskin mesti menjadi subyek dari sejarah mereka sendiri.

Sehubungan dengan itu, gereja perlu merintis pendidikan dan latihan menyediakan makanan bergizi bagi keluarga. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelompok-kelompok kategorial perempuan, kaum bapak, pemuda, dan anak dalam jemaat-jemaat. Hingga kini kebanyakan aktivitas kelompok-kelompok kategorial ini dalam jemaat-jemaat lebih didominasi oleh kegiatan ritual/ibadah. Bukannya ibadah tidak penting tetapi sudah mesti diupayakan agar ibadah tersebut juga diimbangi dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga. Di samping itu para diaken dalam jemaat bisa dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan termasuk sebagai kader gizi dalam jemaat/masyarakat untuk mendampingi keluarga-keluarga yang membutuhkan pendampingan tersebut. Program diakonat dalam jemaat, karena itu, tidak sekadar bersifat karitatif - membagi-bagi bantuan makanan - tetapi dalam bentuk sistem yang di satu pihak didukung oleh struktur dan teologi yang dimiliki gereja dan di pihak lain mempertimbangkan nilai-nilai dan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya setempat.

Kedua, gereja dan badan-badan lainnya yang hendak berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinanan, khususnya dalam soal gizi buruk ini, bertugas untuk memanfaatkan dan memperkuat pola-pola kekerabatan/sosial yang selama ini menjadi andalan masyarakat. Yang dapat dibuat gereja adalah membangun kembali dan memperkokoh solidaritas antarwarga yang dapat saling mengandalkan di saat-saat yang sulit (ingat perumpamaan Yesus tentang 'sahabat di tengah malam' Lukas 11:5-8). Solidaritas sosial di tingkat akar rumput karena itu perlu dibangun. Pemahaman koinonia (persekutuan) gereja dalam masyarakat yang sedang berubah ini mesti dapat ditafsirkan untuk juga meliputi persekutuan ekonomi rakyat kecil yang tangguh menghadapi hantaman badai kapitalisme global. Sebagai ganti mengandalkan bantuan biskuit dan makanan sejenis dari pihak-pihak luar mari kita bangun kesadaran untuk mengelola apa yang ada pada rakyat. Mari kita berhati-hati pada politik bantuan yang pada akhirnya hanya akan menciptakan ketergantungan kita pada pemberi 'sedekah' dan melumpuhkan kemampuan kita untuk menolong diri sendiri. *

AKTUAL   |   SALAM   |   EMAS SDK   |   SEJARAH DESA   |   SEJARAH SUKU   |   OPINI   |   RENUNGAN   |   CERITRA LEPAS   |   IMPRESSUM   |   LINKS