AKTUAL   |   SALAM   |   EMAS SDK   |   SEJARAH DESA   |   SEJARAH SUKU   |   OPINI   |   RENUNGAN   |   CERITRA LEPAS   |   IMPRESSUM   |   LINKS

 

OPINI-OPINI:

PRA-PERADILAN

TRAGEDI BLOU 

ADVENT

UU PORNOGRAFI...

BALAI BAHASA...

MAURICE BLONDEL

PEND. HUMANISTIK

BISNIS UBI KAYU

KEKERASAN MEDIA

LAHAN KERING...

LAUT

PEMBANGUNAN NTT

GIZI BURUK

SERBA-SERBI...

ALDIRA....

KEMBALI...

EMAS....

YANGTERSIRAT

 

UU Pornografi : Bingkai  yang penuh Bangkai    

                                                            

(*P. Bernard  Hayon) 

 

(Terbit: 4 Desember 2008) 

 

Pada bulan Juni – September 2006, saya menghabiskan musim panas di Jerman dengan mengikuti kursus Bahasa Jerman di Institut Für Sprachvermittlung (IFS) Bonn, Jerman.  Kursus internasional ini diikuti peserta dari 10 negara. Dalam kesempatan perkenalan, setiap peserta saling membagikan kartu nama. Ketika saya memberikan kartu nama saya kepada seorang teman  dari Milan, Italia Utara, secara sengaja Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia saya jatuh. Teman itu mengambil dan memberikannya kepada saya. Memang dia membaca, tapi tidak mengertinya. Cuman ada satu hal yang menarik perhatiannya. Ia hanya sanggup menerka  tulisan Katolik, pada keterangan  agama, yang tertera dalam KTP itu.  Terdorong oleh rasa ingin tahu, dia meminta saya untuk menterjemahkannya ke dalam Bahasa Italia. Teman Italia  itu kaget ketika saya menjelaskan bahwa  di Indonesia, pada KTP, dicantumkan juga identitas agama seorang warga negara. Ini sungguh satu hal yang tidak dimengertinya. Saking tak percayanya, ia berkomentar, “Masakan agama dan keyakinan seseorang dimasukan dalam KTP. Apa hal ini tidak mempengaruhi seseorang dalam mencari pekerjaan atau apa saja yang dibuatnya, lantaran ada polarisasi identitas  tertentu (agama), yang  bisa menyulitkan seseorang diterima dalam komunitas tertentu yang tidak seidentik dengan dia”.  Semula saya tidak merasa heran atas keheranan teman Italia ini. Namun, saya, kemudian berpikir, bahwa bisa benar apa yang dikatakan teman tersebut, karena keyakinan (agama) termasuk wilayah  privat dari seseorang.  

 

Dalam keseharian hidup, kita tak bisa menghindar dari dua kenyataann ini; ada domain publik, ada pula domain privat. Sesuatu yang privat memperlihatkan  satu keleluasaan pribadi, kesendirian,  yang tak dapat terkontaminasi oleh domain publik. Ada satu pola,  privatisasi, satu proses untuk  menjadikan sesuatu sebagai kekhasan diri, milik pribadi dari milik bersama atau umum (negara). Privatisasi, karena itu, bukanlah benih-benih untuk membangun sikap ego dan primordialisme sempit. Ia adalah kesadaran penuh dan yang hidup untuk mengaplikasikan diri sebagai yang khas individu dan kelompok tertentu. Sesuatu yang khas pada diri (kelompok) yang tak terbantahkan, tak  tergantikan oleh sesuatu yang lain.  Kekhasan, karena itu, lahir dari satu kebhinekaan.  Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki semboyan “Bhineka Tunggal Ika” (Berbeda.beda tetapi tetap satu). Dibawah bingkai Bhineka Tunggal Ika, Bangsa Indonsia sudah memproklamirkan dirinya sebagai satu-satunya negara yang memiliki  keberagaman yang paling luas:  pulau, suku, ras, bahasa, agama, perilaku, identitas, dll.  

 

Pematian sistematis

Namun demikian, ketika negara (DPR RI) menyetujui satu produk Undang-undang Pornografi (UUP) atas nama satu moralitas dan susila bangsa, maka  ia serentak pula   mengambil satu sifat budaya, kesakralan agama dan  pola tingkahlaku kehidupan bangsanya, untuk dikurung di dalam satu bingkai semu. Ini adalah satu cara yang oleh budayawan Clifford Geertz disebut sebagai  attachement, suatu penyerangan, penahanan seseorang (sekelompok) orang dengan kekayaan budayanya, dibawah satu otoritas hukum atau peraturan yang legal (Amal dan Armawi, 1998:ix-x).   Ini adalah gelala pematian sistematis sebuah negara terhadap warganya.  Dengan memberlakukan UUP Bangsa Indonesia tengah meretakan bingkai kebhinekaan dan mengerdilkan privatisasi kaum warganya.  UUP ini tidak saja sedang menoreh garis retak pada bingkai Bhineka Tunggal Ika Indonesia, tetapi juga sedang mematikan budaya yang hidup dalam bingkai itu.  Karena itu kiranya tepat kalau perwakilan rakyat Papua  dalam jumpa pers di Jakarta mengatakan ; “Setelah hak ekonomi dan politik kami dijarah, kini RUU Pornografi (yang sudah menjadi UUP) hendak “menguburkan” eksistensi kami sebagai orang Papua” (Kompas, 25 September 2008). Keluhan eksistensial sama saudara kita dari Papua ini  menghentak kita untuk menolak UUP sebagai satu bentuk pematian secara sistematis  atas nama  KESUSILAAN. Karena dibawah ‘payung’ kesusilaan dan ‘demi moralitas bangsa”, kekhasan, wilayah privat (termasuk privat budaya-estetika di Bali dan koteka di Papua) secara sistematis dikerdilkan dan dimatikan. Dengan UUP bangsa kita sedang menggiring warganya masuk dalam satu bingkai kesusilaan yang asusila dan bingkai moralitas yang amoral; satu bingkai yang penuh bangkai, ketika negara beranggapan bahwa ia dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan paham satu kelompok masyarakat saja.

 

Pembangkangan sipil

Ketika UUP ini disetujui di gedung DPR RI  kelompok yang menyetujui menegaskan bahwa UUP ini sudah cocok dengan norma agama dan moral bangsa sebagai cara hidup budaya ketimuran kita. Mungkin karena  alasan ini pula ketua Partai Kesejahteraan Sosial (PKS),  Mahfud Siddiq menegaskan bahwa UUP yang disetujui merupakan hadiah terindah buat Bulan Ramadhan (Kompas, 5 November 2008). Satu pernyataan yang memperlihatkan bahwa produk UUP dikangkangi oleh kepentingan primordial, agama. Rupanya kelompok ini berkeyakinan bahwa di dalam keyakinan religius seluruh basis keberadaan bangsa dibimbing. Namun menjadi sangat irasional kalau budaya (termasuk agama) tertentu (di Bali, atau Papua) justru dimatikan dengan UUP ini. Sangatlah masuk akal kalau bingkai UUP ini tengah menggerogoti  kebhinekaan kita, maka tidak mustahil kalau ancaman culrural separation  (pemisahan budaya) dan  civil disobedience (pembangkangan sipil) menjadi lahan yang subur di bangsa kita.  Kita dipaksa untuk masuk dalam kurungan  sangkar (bingkai UUP)  untuk bisa dilihat harmonis dari luar.  Tapi rupanya Indonesia lupa atau pura-pura lupa bahwa Negara Indonesia dibangun  di atas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. Suku-suku inilah yang mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila.

 

Forum Masyarat Sikka   

        Sejak RUUP ini dibicarakan,  orang-orang Papua, sudah menangkap signyal pematian eksistensi mereka. Juga ketika RUUP ini setujui DPR RI menjadi UUP, adalah gubernur Bali menyatakan sikap menolak tegas produk undang-undang ini, atau bahkan jika dipaksakan berlaku, maka itu akan menjadi kekecualian di Bali. Ia, bersama utusan masyarat budaya Bali mendatangi Jakarta untuk menolaknya.  Gelombang penolakan tetap saja bermunculan sebagai satu wujud kesadaran masyarakat kita yang tidak mau dikerdilkan dalam bingkai UUP.  

        Masyarakat NTT ternyata tidak mau juga terjebak dalam bingkai UUP. Budaya NTT dalam beberapa jenis tarian, misalnya Hedung di Flores Timur, Caci di Manggarai akan terjebak dalam bagian dari bingkai definisi UUP ini, sebagai “show culture’ yang bertentangan dengan kesusialan orang Indonesia (versi UUP) karena penari harus bertelanjang dada dalam menarikan tarian ini. Padahal baik orang Flores Timur dalam  tarian Hedung, maupun  orang Manggarai dalam tarian Caci,  mengekspresikan tarian ini dengan bertelanjang dada sebagai satu sikap heroisme dan keperkasaan seseorang yang berjuang demi kepentingan masyarakatnya.  Atau kalau seorang pria di Sikka atau NTT umumnya yang  lantaran kecapaian setelah letih  bekerja dibawah terik matahari,  dan sambil membuka baju,  ia bersantai di bawah pohon, akan dinilai melanggar susila bangsa, karena itu wajib dikenai sanksi.  Karena itu suara Forum Masyarakat Sikka dalam aksinya di Maumere, pada tanggal 18 November 2008  untuk tolak UU Pornografi,  merupakan satu kesadaran penuh yang kritis untuk tidak digiring dalam bingkai yang penuh bangkai ini;  bingkai  yang meneghina ekpresi budaya dan tata nilai yang dianut sejumlah suku bangsa di Indonesia, bingkai  yang terang-terangan menjadikan perempuan sebagai obyek seksualitas sekaligus  mengkriminalkan kaum perempuan sebagai sumber dekadensi moral, bingkai yang melegitimasi totalitarianisme negara terhadap warganya, bingkai yang  memberi peluang kepada warganya untuk melegitimasi  aksi premanisme. Aksi tolak UUP, karena itu, merupakan satu bentuk tanggungjawab moral kita,  ketika  negara mengintervensi privatisasi warganya dengan satu kedok bingkai kesusilaan dan moralitas bangsa.   

 

*) Penulis  Staf Penfajar  STFK Ledalero - Maumere

 

AKTUAL   |   SALAM   |   EMAS SDK   |   SEJARAH DESA   |   SEJARAH SUKU   |   OPINI   |   RENUNGAN   |   CERITRA LEPAS   |   IMPRESSUM   |   LINKS